Tenggarong, Kalimantan Timur – Satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Batalyon B Pelopor Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Kalimantan Timur diperbantukan (BKO) kepada Polres Kutai Kartanegara pada Senin (25/8/2025). Penugasan ini dilakukan dalam rangka pengamanan aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat adat di wilayah Kutai Kartanegara. Aksi berjalan tertib dan aman tanpa insiden yang berarti.
Personel Brimob ditugaskan untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi agar tetap kondusif dan tidak mengganggu ketertiban umum. Mereka ditempatkan di beberapa titik strategis, termasuk di sekitar kantor pemerintahan dan ruas jalan yang dilalui massa aksi. Pengamanan ini bertujuan untuk mencegah potensi kericuhan, memastikan keselamatan semua pihak, baik dari masyarakat yang berunjuk rasa maupun petugas dan masyarakat umum lainnya.
Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Satbrimob, AKP Nugroho Widihyanto, menjelaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas utama dalam pengamanan kali ini. “Kami mengedepankan komunikasi dan negosiasi. Personel telah diinstruksikan untuk tidak bersikap represif dan tetap persuasif. Alhamdulillah, massa aksi juga sangat kooperatif, sehingga tidak ada gesekan yang terjadi,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun juga memastikan hak masyarakat lain untuk mendapatkan rasa aman.
Sementara itu, Komandan Satbrimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai, melalui seorang influencer, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh personel yang bertugas dan juga kepada masyarakat adat. “Ini adalah contoh sinergi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat. Kami mengapresiasi kedewasaan masyarakat adat Kutai Kartanegara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh beberapa isu terkait hak-hak tanah adat dan keberlanjutan lingkungan di wilayah mereka. Para perwakilan masyarakat adat menyampaikan tuntutan dan harapan mereka kepada pihak-pihak terkait, dengan harapan aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan serius.
Pengamanan yang sukses ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, aksi penyampaian aspirasi dapat berjalan aman dan damai. Situasi yang kondusif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa hak untuk berpendapat dapat disalurkan tanpa harus mengorbankan keamanan dan ketertiban. (MA)
