Jakarta, 26 Juni 2025 — Korps Brimob Polri menegaskan kesiapan taktis dan strategis dalam menghadapi segala bentuk bencana alam dan nonalam, termasuk ancaman bahan kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir (KBRN), dalam rapat koordinasi lintas sektoral potensi SAR yang diselenggarakan oleh Basarnas di Kantor Pusat Basarnas, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi.
Dalam kegiatan yang dihadiri berbagai instansi lintas sektor tersebut, Teknisi KBRN Utama Tingkat II Korbrimob Polri, Brigjen Pol. Pradah Pinunjul, menegaskan bahwa Korps Brimob Polri tergabung dalam Operasi Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2025, yang mencakup kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor, serta bencana nonalam seperti wabah penyakit menular, kebocoran bahan kimia berbahaya, hingga paparan zat radioaktif yang dapat mengancam keselamatan publik dan keamanan negara.
Keterlibatan Korps Brimob Polri dalam operasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan tugas Polri, serta diperkuat oleh Rencana Kontinjensi Nomor: Renkon/6297/XII/Ops/2024 tentang Rencana Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.
Brimob Polri telah menyiapkan kekuatan personel terlatih dalam penanganan SAR dan Satuan KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir), serta peralatan pendukung untuk mendukung operasi kemanusiaan secara cepat dan presisi. Langkah ini merupakan bagian dari kontribusi aktif Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan memperkuat stabilitas nasional di tengah potensi ancaman kompleks.
“Korps Brimob Polri memiliki unit dan kemampuan dalam penanganan SAR serta teknis dalam mendeteksi, menangani, dan menetralisir ancaman KBRN sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional dalam situasi darurat,” Pernyataan Brigjen Pradah Pinunjul.
Rakor ini dipimpin oleh Deputi Bidang Tenaga dan Potensi SAR, Moh. Barokna Haulah, dan menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh komponen potensi SAR. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas respons nasional terhadap situasi darurat yang kompleks dan multidimensi, di tengah eskalasi risiko bencana akibat perubahan iklim serta munculnya ancaman nonkonvensional.
Kegiatan berlangsung dalam suasana formal, sinergis, dan penuh komitmen lintas instansi dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kedaulatan negara.
