NKRINEWS45. COM |
Temanggung, – Demi menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Konflik pada Kamis, 31 Juli 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Sindoro Sumbing Polres Temanggung. Pertemuan penting ini dihadiri oleh berbagai unsur kunci, mulai dari Bupati Temanggung, perwakilan Dandim 0706 Temanggung, Wakapolres Temanggung Kompol Ana Setiyarti, Kajari Temanggung, Kepala PN Kabupaten Temanggung, Kepala Kesbangpol, hingga Camat se-Kabupaten Temanggung dan jajaran Kapolsek.
Rapat koordinasi ini merupakan respons proaktif terhadap dinamika sosial yang kian kompleks, ditandai dengan meningkatnya polarisasi ideologi, eksklusivisme kelompok, dan masifnya penyebaran narasi sektarian di media sosial. Hal ini, seperti disampaikan oleh Kapolres Temanggung AKBP Rully Thomas, S.H., S.I.K., M.I.K., berpotensi memicu konflik berbasis identitas dan ideologi, bahkan dalam konteks program strategis nasional.
Dalam sambutannya, Kapolres Rully Thomas menyoroti beberapa potensi dan penyebab konflik yang mendasar:
* Perbedaan ideologi dan kepentingan: Antara kelompok tradisional dan transnasional, serta persaingan pengaruh dalam menguasai ruang publik.
* Minimnya ruang dialog: Kurangnya platform aman dan netral untuk musyawarah.
* Informasi yang menyesatkan: Penyebaran narasi provokatif, hoaks, dan ujaran kebencian melalui media sosial.
* Penegakan hukum: Ketidaktegasan dalam menindak pelaku intimidasi dan kekerasan.
“Dengan memahami potensi dan penyebab konflik ini, kita memerlukan strategi penanggulangan yang komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, deteksi dini, dan pelibatan tokoh masyarakat,” tegas Kapolres.
“Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban.”
Senada dengan Kapolres, Kepala Kesbangpol Temanggung memaparkan sejumlah isu konflik sosial yang mungkin terjadi, seperti bentrokan antarwarga atau Ormas, masalah agama dan kepercayaan termasuk izin pendirian tempat ibadah, sengketa agraria, hingga kenakalan remaja.
Narasumber dari Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Kabupaten Temanggung turut memberikan gambaran potensi konflik yang lebih spesifik. Mereka menyoroti kelanjutan pro-kontra nasab habib antara PWI-LS dan FPI yang berpotensi konflik terbuka, propaganda pengibaran bendera “One Piece” sebagai simbol perlawanan rakyat menjelang HUT RI ke-80, hingga penolakan warga Desa Kebumen terhadap ganti rugi lahan proyek Exit Tol Bawen–Yogyakarta. Dampak ekonomi global akibat perang Ukraina-Rusia dan Israel-Iran yang berujung pada potensi PHK massal juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Pasi Intel Kodim 0706 Temanggung menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menangani akar masalah konflik, seperti isu politik, ekonomi, sosial budaya, perseteruan antarumat beragama/suku, sengketa batas wilayah, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang.
“Pembentukan tim terpadu yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda sangat krusial untuk mencari solusi secara musyawarah dan mengedepankan keadilan restoratif,” jelasnya.
Kasat Intelkam Polres Temanggung juga menguraikan potensi konflik yang lebih detail berdasarkan bidangnya yaitu salah satunya dampak putusan kasus Sekjen PDI-P, keputusan MK tentang pemisahan Pemilu, polemik ijazah Jokowi, hingga pengisian perangkat desa serta musim panen tembakau di Kabupaten Temanggung.
Mengakhiri rakor, Kapolres Temanggung kembali menekankan pentingnya peningkatan patroli di wilayah rawan konflik, pendekatan persuasif dengan masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, deteksi dini, serta edukasi masyarakat tentang kerukunan.
Bupati Temanggung, Agus Styawan S.E., menggarisbawahi langkah mitigasi yang telah dilakukan, terutama di bidang politik, untuk memastikan dinamika nasional tidak berdampak negatif di Temanggung.
“Kegiatan ini adalah evaluasi menyeluruh dan sarana menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi,” ujarnya.
“Kami mengajak seluruh unsur, baik dari pemerintahan, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi kemasyarakatan, untuk membangun komunikasi intensif dan saling terbuka.”
“Mari bersama-sama kita jaga Kabupaten Temanggung agar tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif. Sinergi dan kebersamaan kita adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti komitmen kuat seluruh elemen di Kabupaten Temanggung untuk bersinergi dan proaktif dalam mencegah serta menangani konflik, memastikan wilayah tetap aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Humas: Polres Temanggung
Red-Spyd
