Padang Pariaman | Suasana serius namun penuh semangat terlihat di ruang rapat Sekda lantai II, Komplek IKK Parik Malintang, Senin (27/10/2025). Di tengah riuh aktivitas pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) sekaligus Sosialisasi Anti Korupsi. Acara ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam menegaskan komitmen untuk mencegah praktik korupsi yang dapat merusak tata kelola pemerintahan.
Acara dibuka secara resmi oleh Inspektur Daerah, Hendra Aswara, S.STP, M.Si., yang mewakili Bupati Padang Pariaman. Dalam sambutannya, Hendra menekankan bahwa pengawasan internal bukan sekadar upaya menemukan kesalahan, melainkan sarana strategis untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki sistem kerja, dan menumbuhkan budaya integritas di setiap lini pemerintahan.
“Pengawasan internal harus dipahami sebagai mitra, bukan penghambat. Melalui pengawasan yang efektif, kita bisa memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih,” tegas Hendra di hadapan puluhan pejabat daerah yang hadir.
Ia menambahkan, tanggung jawab pencegahan korupsi tidak hanya berada di tangan aparat penegak hukum, tapi merupakan kewajiban moral seluruh jajaran pemerintah daerah. “Setiap ASN dan pimpinan perangkat daerah harus melihat pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja yang berintegritas, agar Padang Pariaman menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Inspektorat, Masri, memaparkan tujuan kegiatan ini secara rinci. Ia menjelaskan bahwa Rakorwasda dan sosialisasi anti korupsi bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran ASN untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memperkuat budaya kerja bersih di seluruh tingkatan pemerintahan.
Peserta kegiatan terdiri dari jajaran pejabat mulai dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Sekwan, hingga Kepala OPD dan pejabat eselon III. Kehadiran mereka menegaskan bahwa komitmen pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata yang dimulai dari pimpinan hingga staf pelaksana.
Sebagai puncak dari kegiatan, seluruh peserta menandatangani Pakta Integritas dan mengenakan Pin Anti Korupsi sebagai simbol komitmen bersama. Momen ini mendapat apresiasi luas karena menunjukkan langkah konkret Pemkab Padang Pariaman dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Ini bukan hanya formalitas. Tanda ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bertindak transparan dan akuntabel dalam menjalankan setiap program pembangunan,” ujar Hendra menutup arahannya.
Kegiatan Rakorwasda dan sosialisasi anti korupsi ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa pengawasan yang sinergis dan kolaboratif mampu mencegah praktik-praktik korupsi sebelum terjadi, sehingga pembangunan daerah berjalan optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi peserta, antusiasme terlihat jelas. Beberapa pejabat menyatakan bahwa program ini memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dan memberi panduan praktis dalam mengelola program pembangunan.
Padang Pariaman, dengan dukungan penuh Inspektorat Daerah dan seluruh ASN, kini menegaskan langkahnya menjadi daerah yang progresif, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. Semangat ini diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sumatera Barat.
Catatan Redaksi:
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen anti korupsi tidak hanya sekadar slogan, melainkan harus diimplementasikan melalui pengawasan, kolaborasi, dan budaya kerja yang bersih.
