Padang, 5 Agustus 2025 | Setelah menerima penghargaan bergengsi berupa Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) untuk Kabupaten Padang Pariaman, Bupati John Kenedy Azis (JKA) tak lantas bersantai. Tanpa menunda waktu, ia langsung mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat yang dipusatkan di Kota Padang, dengan agenda utama membahas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, ini dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota, para sekretaris daerah, hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Bupati JKA tampil lugas dan kritis. Ia menyampaikan pandangannya secara terbuka mengenai tantangan pelaksanaan SPM, terutama di tengah diberlakukannya kebijakan penghematan nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pemerintah.
“Kita tahu bersama, adanya Inpres efisiensi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Tapi untuk Padang Pariaman, kami tidak patah semangat. Justru ini memacu kami untuk lebih kreatif dan fokus pada pelayanan esensial,” ujar Bupati dengan tegas.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti kondisi infrastruktur dasar di wilayahnya yang cukup memprihatinkan dan sangat berkaitan langsung dengan target-target SPM.
“Yang paling kami dorong dan perlu perhatian adalah sektor infrastruktur di bawah Dinas PUPR. Kita masih punya jembatan yang putus, jalan yang rusak, serta jaringan irigasi yang terganggu. Melalui rakor ini, kami ingin mengetuk pintu pusat untuk membantu nyata daerah,” paparnya di hadapan peserta rakor.
Tak hanya soal infrastruktur, Bupati John Kenedy Azis juga menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia memastikan bahwa layanan publik, khususnya rumah sakit dan puskesmas, harus bersifat inklusif dan ramah terhadap masyarakat, tanpa diskriminasi.
“Untuk pelayanan rumah sakit, prinsip kami jelas: tidak ada pasien yang ditolak. Saya sudah sampaikan langsung ke seluruh kepala puskesmas dan direktur RS agar melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tanpa melihat status atau kemampuan ekonomi,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting bagi seluruh kepala daerah di Sumatera Barat untuk saling berbagi strategi, memperkuat komitmen, dan membangun sinergi lintas kabupaten/kota dalam menjalankan SPM di tengah berbagai keterbatasan.
Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada pelayanan publik, diharapkan implementasi SPM di Sumatera Barat bisa semakin efisien, merata, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Zakirman
