Pemeriksaan BPK Diharapkan Perkuat Tata Kelola Wisata Padang Pariaman

Parik Malintang | Deru pembangunan dan geliat pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman kini memasuki babak baru. Senin pagi, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyambut kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat di Ruang Rapat Bupati. Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah penting untuk memastikan potensi wisata daerah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat, Senin 08 September 2025.

Dalam pertemuan itu hadir pula Sekda Rudy Repenaldi Rilis, Inspektur Hendra Aswara, Kadis Parpora M. Fadly, Kadis PUPR El Abdes Marsyam, serta sejumlah pejabat lintas OPD. Kehadiran mereka menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung penuh agenda pemeriksaan yang akan berlangsung 30 hari, sejak 8 September hingga 7 Oktober 2025.

Pengendali Teknis Pemeriksaan BPK, Fahri Saputra, menegaskan pemeriksaan kinerja ini difokuskan pada empat aspek utama: area potensial pariwisata, pemasaran objek wisata, destinasi wisata, dan industri wisata.

“Padang Pariaman memiliki lebih dari 150 destinasi wisata, mulai dari wisata alam, bahari, budaya, hingga kuliner. Namun, dari segi pemasaran masih perlu didorong lebih optimal. Pemeriksaan kali ini tidak hanya menyasar Dinas Pariwisata, tetapi juga lintas OPD. Harapannya, hasilnya bisa menjadi rekomendasi yang membangun,” ujar Fahri.

Bupati John Kenedy Azis menyambut langkah ini dengan antusias. Menurutnya, potensi wisata Padang Pariaman perlu dikelola lebih terarah dengan dukungan infrastruktur yang baik. Ia mencontohkan Air Terjun Nyarai, ikon wisata alam dengan panorama menakjubkan, dan Pantai Tiram yang strategis karena dekat bandara dan akses tol.

“Kalau dua wisata unggulan ini saja bisa kita kelola maksimal, dampaknya luar biasa. Bukan hanya meningkatkan PAD, tapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Itu sebabnya kami menyambut baik langkah BPK dan siap mendukung penuh pemeriksaan ini,” tegas Bupati.

Suasana rapat berlangsung hangat, penuh semangat kolaborasi. Pemerintah daerah berharap masukan dari BPK bukan sekadar evaluasi, tetapi juga panduan untuk memperbaiki tata kelola pariwisata agar lebih efektif.

Dengan tata kelola yang kuat, pariwisata Padang Pariaman diyakini mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Pemeriksaan ini diharapkan jadi momentum penting menuju pengelolaan wisata yang lebih profesional, berkelanjutan, dan benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

TIM

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed