PADANG PARIAMAN | Rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin memasuki tahap persiapan yang membutuhkan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menggelar pra-sosialisasi dan dialog di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, Senin (26/10/2026). Bupati John Kenedy Azis menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis ini harus membawa manfaat bagi daerah tanpa mengabaikan hak masyarakat yang berada di sekitar jalur rencana proyek.
Pertemuan tersebut menghadirkan Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, instansi teknis, wali nagari, wali korong, niniak mamak, serta masyarakat Kecamatan 2 × 11 Kayu Tanam. Forum ini menjadi ruang untuk membahas rencana trase, kebutuhan lahan, tahapan pembangunan, hingga berbagai kekhawatiran warga. Bupati John Kenedy Azis menekankan bahwa komunikasi terbuka dan koordinasi lintas sektor harus menjadi bagian utama sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya.
Berdasarkan paparan dalam kegiatan tersebut, ruas Tol Sicincin–Bukittinggi direncanakan memiliki panjang sekitar 40,8 kilometer. Khusus wilayah Kabupaten Padang Pariaman, trase diperkirakan membentang sekitar 10,48 kilometer, terutama melintasi Nagari Guguak dan Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 × 11 Kayu Tanam. Kebutuhan lahan atau Right of Way (ROW) di wilayah kabupaten diperkirakan mencapai 99,36 hektare. Andre Rosiade menyampaikan bahwa pembangunan direncanakan mulai dilaksanakan pada Januari 2027, dengan estimasi investasi konstruksi sekitar Rp29 triliun di luar biaya pengadaan tanah.
Di balik besarnya rencana pembangunan, persoalan tanah dan aset masyarakat menjadi perhatian penting. Warga membutuhkan kepastian mengenai bidang tanah yang berpotensi terdampak, bangunan, tanaman, lahan pertanian, serta akses menuju permukiman dan tempat usaha. Andre menegaskan pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan dengan memperhatikan hak masyarakat dan mekanisme ganti kerugian sesuai ketentuan. Pendataan serta penilaian harus dilakukan secara cermat, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun persoalan di kemudian hari.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, turut memaparkan tantangan teknis pembangunan, terutama kondisi geografis kawasan yang memiliki perbedaan ketinggian cukup besar. Perencanaan trase harus memperhatikan kelandaian jalan, keselamatan kendaraan, kondisi geologi, serta lingkungan sekitar. Rencana desain juga mencakup terowongan dan berbagai bangunan penghubung seperti jembatan, underpass, dan overpass. Dalam dialog, masyarakat turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan terputusnya akses kampung, terganggunya aktivitas pertanian, dan dampak terhadap lingkungan yang perlu dijawab melalui kajian serta desain teknis yang jelas.
Pembangunan Tol Bukittinggi–Sicincin diharapkan tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka peluang investasi, lapangan kerja, memperluas pasar produk pertanian dan UMKM, serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur dari panjang jalan dan besarnya investasi. Kepastian informasi, perlindungan hak warga, keterhubungan antarkampung, dan pengelolaan dampak lingkungan harus menjadi perhatian sejak tahap persiapan. Dialog di Padang Pariaman ini menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan berjalan dengan transparan, melibatkan masyarakat, dan menghadirkan manfaat yang adil bagi daerah.
Zakirman
