PADANG PARIAMAN | Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang baru berkisar 60 persen hingga pertengahan Oktober 2026 menjadi perhatian serius Bupati John Kenedy Azis. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mempercepat kegiatan yang telah direncanakan. Penegasan itu disampaikan saat rapat persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-194 Kabupaten Padang Pariaman di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Parit Malintang, Senin (26/10/2026).
Angka serapan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi setiap perangkat daerah. Bupati menilai, waktu yang tersisa menjelang penutupan tahun anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal. Tidak boleh ada lagi kegiatan yang berjalan lambat tanpa alasan dan penyelesaian yang jelas. Kepala OPD bersama jajarannya diminta mengevaluasi program yang belum terlaksana, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta segera mengambil langkah konkret agar pelaksanaan kegiatan tidak terus tertunda.
John Kenedy Azis menegaskan bahwa percepatan tidak boleh hanya menjadi instruksi di atas kertas. Setiap pimpinan OPD harus memastikan jajarannya bekerja lebih disiplin, memperkuat koordinasi, dan bertanggung jawab terhadap program yang menjadi kewenangannya. “Waktu kita tinggal satu bulan lebih lagi. Saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Jangan ditunda-tunda dan jangan lalai, karena serapan anggaran kita masih jauh dari yang diharapkan,” tegasnya.
Namun, Bupati juga mengingatkan bahwa tingginya angka serapan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran. Percepatan yang dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan aturan dan mutu pekerjaan justru berisiko mengurangi manfaat pembangunan. Karena itu, setiap kegiatan harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, efektif, serta mengutamakan kualitas hasil agar anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sorotan terhadap serapan anggaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki tanggung jawab publik. Masyarakat menunggu hasil nyata dari program pemerintah, mulai dari peningkatan pelayanan hingga pembangunan infrastruktur. Kegiatan yang telah direncanakan harus segera diwujudkan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan. OPD dituntut mampu menunjukkan kemajuan pekerjaan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Rapat persiapan HUT ke-194 Kabupaten Padang Pariaman tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Hendra Aswara, seluruh OPD, dan unsur kepanitiaan terkait. Instruksi Bupati kini menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah: mempercepat realisasi tanpa mengorbankan kualitas, kepatuhan aturan, dan ketepatan sasaran. Sebab, keberhasilan anggaran bukan hanya terlihat dari angka penyerapan menjelang akhir tahun, melainkan dari seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar sampai kepada masyarakat Padang Pariaman.
Wyndoee
