Padang Pariaman | Komitmen Bupati Padang Pariaman H. John Kennedy Azis dalam membenahi pelayanan dasar kembali ditegaskan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai, Senin siang, 29 Desember 2025. Langkah ini menjadi penanda dimulainya fase baru pembenahan tata kelola air minum daerah.
Pelantikan yang berlangsung khidmat itu dihadiri Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, para asisten, kepala perangkat daerah, jajaran direksi serta seluruh pegawai Perumda Tirta Anai, dan insan pers. Kehadiran lengkap unsur pemerintah daerah memperlihatkan betapa strategisnya posisi Perumda Tirta Anai bagi hajat hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati John Kennedy Azis secara langsung melantik Muhammad Fadli sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anai. Ia menyampaikan rasa syukur karena agenda penguatan struktur pengawasan yang telah lama direncanakan akhirnya dapat direalisasikan.
Bupati menegaskan bahwa jabatan Dewan Pengawas bukanlah posisi seremonial, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral, administratif, dan sosial. John Kennedy Azis menekankan bahwa Perumda Tirta Anai menyangkut kepentingan dasar masyarakat, bukan sekadar angka laba dalam laporan keuangan.
Menurutnya, Perumda Air Minum Tirta Anai tidak boleh dipandang hanya sebagai badan usaha pencari keuntungan. Di balik itu, terdapat kewajiban konstitusional untuk menyediakan layanan air minum yang layak, berkelanjutan, terjangkau, serta memiliki kontinuitas bagi seluruh warga Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal, John Kennedy Azis menegaskan peran Dewan Pengawas sebagai mata dan telinga kepala daerah. Ia meminta pengawasan dilakukan secara aktif, objektif, dan profesional, dengan memastikan seluruh kebijakan direksi berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Secara tegas, Bupati menyampaikan tiga instruksi utama. Pertama, membangun sinergi yang sehat dengan direksi agar fungsi pengawasan tidak menjadi penghambat kinerja, melainkan penguat pengambilan keputusan. Kedua, mendorong peningkatan kualitas pelayanan, mengingat masih adanya keluhan masyarakat terkait air keruh, distribusi tidak stabil, dan lambannya respons pengaduan.
Instruksi ketiga menyangkut efisiensi anggaran dan inovasi. John Kennedy Azis meminta setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik, sekaligus mendorong penerapan teknologi modern, mulai dari sistem pembayaran digital hingga pemantauan kebocoran jaringan pipa.
Komitmen pemerintah daerah tidak berhenti pada instruksi. Pada hari yang sama, Pemkab Padang Pariaman menerima kunjungan Kepala Balai BP BPK Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dari sinergi cepat tersebut, dialokasikan anggaran besar senilai Rp277 miliar untuk menyelamatkan dan membenahi Perumda Tirta Anai secara menyeluruh.
Dari total anggaran tersebut, Rp133 miliar dialokasikan sebagai dana tanggap darurat, sementara sekitar Rp144 miliar direncanakan akan dikucurkan sebagai anggaran permanen pada akhir 2026 atau 2027. Bupati menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi harga mati, mengingat besarnya nilai anggaran bagi kapasitas fiskal daerah.
Tak hanya fokus pada perbaikan teknis, John Kennedy Azis juga menetapkan target strategis pengembangan produk air kemasan Perumda Tirta Anai mulai 2026. Produk ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan, dengan catatan harga kompetitif dan kualitas terjamin.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengawas sebelumnya atas pengabdian yang telah diberikan, serta kepada direksi dan seluruh pegawai Perumda Tirta Anai yang berhasil mencatatkan kinerja positif. Dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang kuat, John Kennedy Azis menargetkan penambahan 10.000 hingga 50.000 sambungan air bersih ke rumah-rumah warga Padang Pariaman.
Catatan Redaksi:
Pelantikan Dewan Pengawas dan pengucuran anggaran Rp277 miliar menjadi ujian nyata bagi komitmen reformasi pelayanan publik di Padang Pariaman. Konsistensi pengawasan, transparansi anggaran, dan keberpihakan pada masyarakat akan menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan daerah dalam menjamin hak dasar atas air bersih.
Wyndoee
