PADANG PARIAMAN | Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Bupati John Kenedy Azis. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Raihan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan profesional terus berjalan dengan baik serta konsisten dari tahun ke tahun.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026), dan diterima langsung oleh Bupati John Kenedy Azis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-13 bukanlah capaian yang lahir secara instan. Prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan agar tetap sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Di bawah kepemimpinan John Kenedy Azis, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan disiplin administrasi serta mendorong budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran daerah.
John Kenedy Azis menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang kembali diraih Padang Pariaman. Menurutnya, opini WTP ke-13 merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah yang selama ini berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, keberhasilan dalam tata kelola keuangan harus sejalan dengan peningkatan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi John Kenedy Azis, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui kerja nyata, pelayanan yang semakin baik serta pengelolaan anggaran yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-13 juga menjadi sinyal kuat bahwa Padang Pariaman mampu menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan pembangunan.
Soliditas antar Organisasi Perangkat Daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan tersebut. Seluruh unsur pemerintahan bergerak dalam satu arah untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
John Kenedy Azis juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintahan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menyusun laporan keuangan daerah secara baik, tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 kali berturut-turut harus menjadi kebanggaan bersama sekaligus tanggung jawab besar agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat pada masa mendatang.
Di sisi lain, capaian tersebut semakin memperkuat posisi Padang Pariaman sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi itu menjadi indikator penting bahwa sistem administrasi pemerintahan berjalan secara tertib dan terukur.
Bagi masyarakat, raihan WTP ke-13 menjadi harapan besar agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah semakin efektif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prestasi yang kembali diraih ini akhirnya menjadi catatan penting bagi perjalanan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Di bawah kepemimpinan John Kenedy Azis, daerah ini kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan semakin dipercaya masyarakat.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Raihan tersebut menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel serta sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
TIM
