Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) terus mematangkan agenda reformasi Polri secara menyeluruh melalui kegiatan audiensi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus Ketua Kelompok Kerja Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerap masukan dari lebih dari 80 kelompok masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan reformasi Polri ke depan.
Kegiatan audiensi yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Ruang Aspirasi Lantai 2 Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, dipimpin oleh Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri, dihadiri oleh Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol. Rudy Harianto, serta sejumlah tokoh nasional, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, dan Mohammad Mahfud Mahmodin.
Jimly menjelaskan, masukan yang dihimpun berasal dari berbagai unsur, mulai dari lembaga negara independen seperti Komnas HAM dan Komnas Anak, lembaga semi negara seperti Dewan Pers, hingga tokoh masyarakat, akademisi, serta kalangan profesional, termasuk ahli kedokteran forensik.
Salah satu masukan yang mendapat perhatian serius adalah dorongan agar kedokteran forensik berdiri secara independen, guna menjamin proses penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan.
Selain itu, isu hukum adat juga menjadi sorotan, mengingat meskipun telah diakomodasi dalam KUHP baru yang akan berlaku mulai 2 Januari mendatang, mekanisme penerapannya dalam perkara pidana masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.
“Hal ini menjadi catatan penting dan akan kami usulkan sebagai agenda lanjutan dalam implementasi KUHP,” pernyataan Jimly. Beliau menambahkan, kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam forum tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut atas isu-isu strategis yang berkembang.
Masukan lainnya juga disampaikan oleh kelompok aliran kepercayaan dan komunitas kebudayaan, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas penganut kepercayaan. Selain itu, pandangan dari kalangan akademisi dan tokoh publik turut mewarnai diskusi sebagai perspektif kritis dalam memperkaya agenda reformasi.
Untuk memastikan reformasi Polri tidak bersifat sentralistik, KPRP juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, di antaranya Aceh dan Balikpapan, serta dalam waktu dekat direncanakan ke Bali, guna menyerap persoalan-persoalan lokal yang berkaitan dengan adat dan budaya setempat.
Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang, guna merumuskan arah reformasi Polri yang mencakup aspek struktural, kultural, dan instrumental, termasuk penyesuaian regulasi serta peraturan internal Polri.
Kehadiran Karorenminops Korbrimob Polri dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Korps Brimob Polri dalam mendukung penuh agenda reformasi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
