Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasum Polri Tahun 2026, bertempat di Aula Awaloedin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rabu (1/4/2026).
Rakerwas ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, dihadiri Kompolnas RI Jenderal TNI (Purn). Djamari Chaniago, Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol. Yuri Karsono, Kabid Propam Korbrimob Kombes Pol. Mujianto, para PJU Mabes Polri, serta para Irwasda jajaran Polda.
Mengusung tema “Transformasi Pengawasan Guna Mengawal Akuntabilitas dan Integritas Polri dalam Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026”, Rakerwas menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi dan sinergi antar fungsi pengawasan.
Hal ini sejalan dengan tantangan dinamika global saat ini, seperti konflik internasional, kejahatan siber, hingga maraknya disinformasi digital yang menuntut sistem pengawasan yang adaptif dan modern.
Dalam sambutannya, Irwasum Polri menegaskan bahwa arah pengawasan ke depan harus berbasis risiko, bersifat prediktif, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi dan analisis data. Selain itu, kegiatan ini juga menargetkan terbentuknya profil risiko strategis serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Wakapolri menyampaikan bahwa kinerja Polri menunjukkan tren positif, dengan capaian harkamtibmas mencapai angka 64 persen serta penurunan kasus viral di tengah masyarakat.
Pendekatan penanganan demonstrasi pun kini semakin humanis, yang berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan publik yang saat ini berada di angka 65 persen masih menjadi tantangan yang harus terus ditingkatkan.
Kehadiran Karorenminops Korbrimob Polri dalam forum ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat integrasi antara fungsi operasional dan pengawasan.
Melalui Rakerwas Itwasum Polri Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran Polri semakin mampu membangun sistem pengawasan internal yang kuat, profesional, berintegritas, serta semakin dipercaya oleh masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program kerja pemerintah secara optimal.
