Padang Pariaman | Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) sekaligus Sosialisasi Anti Korupsi. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekda lantai II, Komplek IKK Parik Malintang, pada Senin (27/10).
Rakorwasda dibuka oleh Inspektur Daerah, Hendra Aswara, S.STP, M.Si, yang mewakili Bupati Padang Pariaman. Dalam arahannya, Hendra menekankan pentingnya pengawasan internal sebagai instrumen strategis untuk mencegah praktik korupsi sekaligus memperbaiki sistem kerja pemerintah daerah.
“Fungsi pengawasan internal bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih dari itu — untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki sistem, dan menumbuhkan budaya integritas di lingkungan Pemerintah Daerah,” ujar Hendra.
Hendra menegaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan garda terdepan yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab moral dan kelembagaan seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan hanya aparat penegak hukum.
“Jadikan pengawasan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra strategi dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta masyarakat yang percaya,” tambah Hendra Aswara.
Sekretaris Inspektorat, Masri, menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini antara lain memperkuat kolaborasi antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah, menumbuhkan kesadaran ASN serta pimpinan perangkat daerah terhadap pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menyelaraskan langkah-langkah pengawasan di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
Rakorwasda ini diikuti oleh jajaran pejabat Pemkab Padang Pariaman, mulai dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Sekwan, Kepala OPD, hingga pejabat eselon III. Kehadiran seluruh pejabat ini menegaskan komitmen kolektif pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sebagai bentuk nyata implementasi komitmen tersebut, seluruh peserta menandatangani Pakta Integritas dan mengenakan Pin Anti Korupsi yang diserahkan oleh Inspektorat Daerah. Penandatanganan simbolis ini menjadi pengingat bahwa setiap pejabat daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Hendra Aswara menutup arahannya dengan pesan agar pengawasan dijadikan bagian dari strategi bersama. “Sinergi antara seluruh perangkat daerah dan Inspektorat merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Padang Pariaman yang maju, sejahtera, dan bebas korupsi,” ujarnya.
Kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak sekadar jargon, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, kolaborasi, dan budaya kerja yang bersih. Dengan langkah ini, Pemkab Padang Pariaman berharap dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Catatan Redaksi:
Kegiatan Rakorwasda dan Sosialisasi Anti Korupsi yang dipimpin Inspektorat Padang Pariaman menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan menanamkan budaya integritas di seluruh jajaran ASN.
