NKRINEWS45. COM |
KENDAL – Gelombang keberatan muncul dari masyarakat Dusun Pakis, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, terkait pemberitaan penutupan aktivitas tambang di wilayah mereka. Warga menilai informasi yang beredar sebelumnya cenderung sepihak dan tidak mencerminkan suara mayoritas penduduk. Sebaliknya, kehadiran tambang tersebut justru dianggap sebagai tumpuan ekonomi yang memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Warga menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang menuntut penutupan tambang beberapa waktu lalu hanya dilakukan oleh segelintir oknum. Muncul dugaan kuat adanya keterlibatan massa dari luar wilayah Dusun Pakis yang ikut campur dalam aksi tersebut.
Sebagai contoh, warga menunjuk sosok berinisial K yang diketahui merupakan warga Dusun Krajan, bukan warga asli Dusun Pakis.
”Yang demo itu bukan mewakili seluruh warga Pakis. Banyak warga justru tidak tahu-menahu soal aksi tersebut,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat, Kamis (14/5/2026).
Kegaduhan ini semakin meruncing karena keterlibatan oknum yang mengklaim sebagai Ketua RW. Faktanya, warga mengungkapkan bahwa oknum tersebut sudah tidak lagi menjabat karena telah mengundurkan diri secara resmi. Pengurus RT dan RW aktif di wilayah tersebut justru mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi maupun dimintai pendapat terkait aksi penolakan tersebut.
Pada Kamis (14/5/2026), puluhan warga mendatangi kediaman saudara K di Dusun Krajan. Ia dituding sebagai provokator di balik narasi “tambang ilegal” yang viral di media daring. Warga merasa pemberitaan tendensius tersebut telah memutus mata pencaharian mereka tanpa memberikan solusi alternatif.
Berdasarkan aspirasi di lapangan, berikut adalah tiga dampak utama yang dirasakan masyarakat:
Hilangnya Pendapatan: Sebagian besar warga bergantung pada aktivitas tambang untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah sulitnya kondisi ekonomi.
Keresahan Sosial: Pemberitaan yang dianggap tidak akurat telah memicu perpecahan antarwarga yang selama ini hidup harmonis.
Tuntutan Solusi: Warga mendesak agar jika penutupan dilakukan secara permanen, pihak terkait wajib menyediakan lapangan pekerjaan pengganti yang sepadan.
”Sekarang setelah ditutup, banyak warga kehilangan pendapatan. Kegiatan itu membantu masyarakat untuk sekadar bisa makan. Kami warga Dusun Pakis benar-benar kehilangan pekerjaan,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Tanggapan Kepala Desa Sidomukti Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Sidomukti saat di hubungan awak media lewat WA pada hari selasa 19/5/2026. Menjelaskan, Saya menyayangkan terjadinya kegaduhan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah. Terkait status operasional tambang, Kepala Desa memberikan pandangan yang pragmatis demi kesejahteraan warganya.
”Terkait adanya tambang di Dusun Pakis, saya tidak dalam kapasitas mengizinkan atau melarang. Yang terpenting bagi saya adalah warga bisa bekerja untuk menafkahi keluarga, apalagi itu adalah tanah pribadi, bukan tanah negara,” tegasnya. Terkait urusan perizinan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penambang.
Sebagai penutup, Kepala Desa berharap masyarakat Dusun Pakis dan pihak-pihak terkait dapat menahan diri dan mengedepankan asas musyawarah mufakat. Warga menginginkan situasi yang kondusif tanpa adanya provokasi yang merugikan stabilitas ekonomi dan kerukunan desa” Pungkasnya.(Spyd).
Tim-Redaksi
