Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang Pimpin Monitoring Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat

*Pastikan Program Berjalan Tepat Sasaran, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang Tinjau Proyek Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Barat*

*Percepat Pemulihan Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang Tinjau Proyek Rehabilitasi di Sumatera Barat*

Sumatera Barat – Teknisi Jibom Utama Tk. II Korbrimob Polri, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 29–30 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.

Monev dilaksanakan bersama Kolonel Inf. Feksy Dimuri Angi, Kombes Pol. Dennie Andreas Dharmawan, Nurillah Utami dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Dimas Sigit Dewandaru dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tim menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana.

Di Kabupaten Pasaman Barat, tim meninjau ruas Jalan Simpang Empat–Talu yang terdampak longsor, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Talamau, penanganan abrasi Sungai Batang Pasaman, serta progres rehabilitasi rumah warga terdampak. Hasil peninjauan menunjukkan sebagian program telah berjalan, namun masih terdapat kendala pada pendanaan, pembebasan lahan, dan pembangunan rumah rusak berat.

Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, tim mengevaluasi perkembangan rehabilitasi infrastruktur, termasuk jalan yang terdampak gerusan sungai, lokasi relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi, serta pembangunan hunian tetap terpadu. Evaluasi juga menunjukkan pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) terus berjalan untuk mendukung percepatan pemulihan.

Secara umum, hasil monitoring menunjukkan rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua daerah terus mengalami kemajuan. Meski demikian, percepatan pelaksanaan fisik, dukungan pendanaan, penyelesaian administrasi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih diperlukan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.

Melalui kegiatan ini, Satgas PRR Nasional menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak.

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed