PADANG | Pemulihan Sumatera Barat pascabencana kini ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bukan sekadar rehabilitasi fisik, tetapi bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan stabilitas nasional. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Barat yang digelar Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI) Bidang Geoekonomi, Rabu, 11 Februari 2026, di Ballroom Pangeran Beach Hotel, Kota Padang.
Forum nasional ini dipimpin langsung oleh Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, selaku pimpinan DPN RI Bidang Geoekonomi, didampingi Tenaga Ahli Muda DPN RI, Kolonel Sus Revilla Oulina, M.M.Pd., M.Si. Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam satu forum dialog terbuka dan partisipatif.
Acara diawali dengan pembukaan resmi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, hingga pemutaran video profil Dewan Pertahanan Nasional. Atmosfer forum memperlihatkan keseriusan negara dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai bagian dari agenda ketahanan nasional berbasis geoekonomi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Dalam penyampaiannya ditegaskan bahwa dampak bencana telah menyentuh sektor infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga stabilitas sosial, sehingga dibutuhkan sinergi kebijakan pusat–daerah yang terintegrasi.
Dalam paparannya, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng menegaskan bahwa pendekatan geoekonomi memandang bencana sebagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan wilayah. Oleh karena itu, pemulihan Sumatera Barat harus dirancang tidak hanya untuk pulih, tetapi juga menjadi lebih adaptif dan tangguh menghadapi risiko di masa depan.
Pendekatan tersebut diperkuat oleh Kolonel Sus Revilla Oulina, M.M.Pd., M.Si, yang menekankan pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam sistem ketahanan nasional non-militer. Forum diskusi ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Forum menghadirkan paparan dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang/PUPR Provinsi Sumbar. Setiap narasumber memetakan tantangan sektoral mulai dari kerentanan infrastruktur, degradasi lingkungan, hingga tata ruang berbasis mitigasi.
Dari unsur pertahanan, Brigjen TNI Benny Febrianto, S.Sos., M.I.P., selaku Kapoksahli Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, hadir mewakili Pangdam XX/TB. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana di Sumatera Barat.
“Alhamdulillah, penanggulangan bencana di Sumatera Barat berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, BPBD, serta seluruh unsur terkait telah berjalan efektif,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kesiapsiagaan harus terus diperkuat.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama BPBD perlu melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana secara lebih rutin dan terstruktur. Kesiapsiagaan adalah kunci, karena bencana tidak dapat diprediksi, tetapi dampaknya bisa diminimalkan melalui persiapan yang matang,” tegas Brigjen TNI Benny Febrianto.
Turut hadir Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Prof. H. Fauzi Bahar, yang menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus berpijak pada kekuatan adat dan kebersamaan masyarakat Minangkabau.
“Di Minangkabau, adat mengajarkan ‘sakik samo diraso, ringan samo dijinjiang’. Setiap musibah harus dihadapi bersama. Pemulihan bukan hanya membangun kembali fisik yang rusak, tetapi juga menguatkan kembali semangat kebersamaan dan ketahanan sosial masyarakat,” ujar Prof. Fauzi Bahar.
Ia juga menegaskan pentingnya peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam membangun budaya siaga hingga ke tingkat nagari.
“Kearifan lokal harus menjadi bagian dari sistem mitigasi. Pemerintah menyusun kebijakan, tetapi kekuatan mental dan solidaritas lahir dari masyarakat. Jika adat dan pemerintah berjalan seiring, maka Sumatera Barat akan lebih tangguh menghadapi bencana apa pun,” tegasnya.
Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung dinamis, melibatkan unsur Forkopimda, OPD, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, serta penggerak UMKM dan koperasi. Ragam perspektif yang muncul memperlihatkan bahwa pemulihan Sumatera Barat membutuhkan pendekatan kolaboratif dan menyeluruh.
Forum Diskusi Geoekonomi DPN RI di Ballroom Pangeran Beach Hotel Padang ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan strategis yang aplikatif, memperkuat sinergi pusat–daerah, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai model penguatan ketahanan wilayah berbasis ekonomi, sosial, dan budaya.
Catatan Redaksi:
Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali yang rusak, tetapi membangun ketahanan wilayah secara utuh. Sinergi antara negara, TNI, pemerintah daerah, dan kekuatan adat menjadi fondasi penting bagi Sumatera Barat yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.
TIM
